foto. suara.com/fjn

Faktajaya News, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan anggaran Rp5,1 triliun hingga Kamis (21/1). Jumlah itu, setara 3,43 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp149,8 triliun.

Terkait dengan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan serapan anggaran bisa mencapai Rp14,8 triliun pada akhir Januari 2021, setara 9,9 persen dari pagu anggaran.

Menurut Basuki angkanya ditargetkan bertambah menjadi Rp21,9 triliun pada Februari 2021, atau 14.6 persen dari pagu anggaran.

“Pada kuartal I 2021 nanti ditargetkan realisasinya sebesar Rp29,9 triliun atau 20 persen,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (21/1).

Tahun ini, lanjutnya, pagu anggaran senilai Rp149,8 triliun tersebut terdiri dari belanja modal senilai Rp97,3 triliun, atau 64,9 persen dari keseluruhan pagu.

Lalu, belanja barang sebesar Rp49,5 triliun atau 33,1 persen dari pagu dan belanja pegawai Rp2,9 triliun atau 2 persen dari pagu.

Sedangkan realisasi anggaran 2020 mencapai Rp97,4 triliun, atau 93,9 persen dari pagu anggaran sebesar Rp103,78 triliun. Basuki menuturkan jumlah dana yang tidak berhasil terserap yakni Rp6,3 triliun.

“Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp6,3 triliun antara lain dana yang diblokir, sisa lelang setelah kegiatan loan, dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” katanya.

Di sisi lain, realisasi pembangunan fisik sepanjang 2020 sebesar 94,9 persen. Ia mengatakan Kementerian PUPR berhasil membangun sejumlah infrastruktur tahun lalu. Salah satunya, pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) yakni 46 bendungan.

“Meneruskan 46 jenis pembangunan bendungan, 3 diantaranya selesai, yaitu di Napung Gete, Pasar Loreng, dan Tapin,” katanya.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga berhasil membangun jalan tol sepanjang 246 kilometer (Km) dan 463 km jalan baru nasional. Kementerian PUPR juga membangun 16.923 meter jembatan dan 987 meter flyover dan underpass.

Sementara, per 21 Januari, perkembangan pembangunan fisik pada sejumlah proyek PUPR mencapai 6,17 persen.

Realokasi Anggaran

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan beban realokasi anggaran dari Kementerian Keuangan. Ia menuturkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ‘menyunat’ anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp17,9 triliun dari pagu 2021 untuk kebutuhan menangani pandemi covid-19.

“Pada 12 Januari 2021, yang suratnya baru kami terima kemarin sore, surat Menteri Keuangan tentang realokasi dan refocusing belanja kementerian, di Kementerian PUPR dibebankan refocusing dari Rp149,8 triliun di 2021 dilakukan penghematan belanja rupiah murni Rp17,9 triliun,” ucapnya.

Ia memastikan refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu proyek pembangunan Kementerian PUPR tahun ini. Pasalnya, sejumlah proyek tersebut merupakan proyek bawaan (carry over) tahun lalu yang pelaksanaannya juga sudah tertunda akibat pandemi.

Lebih rinci Ia mengatakan Kementerian PUPR akan mengambilkan dana refocusing tersebut dari belanja perjalanan dinas, rapat, dan kajian yang masih bisa ditunda pelaksanaannya tahun depan.

“Bu Menteri Keuangan sudah sampaikan kalau ada yang di-refocusing tahun ini maka nanti akan ada yang dibiayai pada 2022, sehingga program prioritas tetap kami kawal,” jelasnya. red