foto : beritasatu/fjn

Faktajaya News, Jakarta – Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tercatat 85,9 persen mayoritas masyarakat persen setuju dengan program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah.

Terkait dengan itu, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, 68,6 persen masyarakat yakin vaksin dapat mencegah penularan dari Covid-19.

“82,6 persen masyarakat belum divaksin. Sedangkan yang sudah vaksin dua dosis 7,5 persen dan sudah vaksin satu dosis 9,9 persen,” ujar dia saat memaparkan hasil survei LSI secara daring,, (18/7).

Meski mayoritas masyarakat belum mendapat vaksin, 61,6 persen bersedia divaksin. Sementara 36,4 persen tidak bersedia divaksin.

Dijelaskan Djayadi, tiga alasan teratas mengapa masyarakat tidak bersedia divaksin adalah takut akan ada efek samping dari vaksin, masyarakat merasa vaksin tidak efektif, dan masyarakat merasa tidak butuh vaksin.

Lebih jauh dikatakannya, survei ini dilakukan dengan telepon pada 20-25 Juni dengan basis responden yang terpilih secara acak berdasarkan survei LSI selama 3 tahun terakhir. Ada 7.477 yang berhasil telepon, ada 1.200 responden yang berhasil diwawancarai. Margin of error dalam penelitian ini 2,88 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga mengamini hasil survey LSI mengatakan, warga Bogor antusias untuk mengikuti vaksinasi. Ia mengatakan, pihaknya terus menggencarkan pentingnya vaksin.

Dirinya juga mengakui, persoalan saat ini lebih ke soal teknis. Salah satunya adalah masih rendahnya angka lansia (lanjut usia). “Target di lansia cenderung stagnan karena banyak yang memiliki komorbid,” kata Bima Arya.

Masalah lain yang ditemui adalah kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Diuraikan Bima Arya, distribusi vaksin kini tak lagi ke pemerintah atau dinas kesehatan, tetapi langsung ke TNI, Polri, partai politik, atau organisasi masyarakat.

“Saya kira ini bagus, tapi persoalannya kan tenaga kesehatan dari kami. Kalau tidak disiapkan secara serius, maka tidak akan memperluas cakupan vaksin,” ucap Bima Arya. Ia pun mengimbau pemerintah pusat agar mendetailkan tahapan vaksin, serta memiliki target yang terukur beserta linimasa pelaksanaan.(red)

sumber : tempo