Foto.kominfo/fjn

Faktajaya News, Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komuniaksi dan Informatika Ahmad M. Ramli menyampaikan, implementasi kebijakan migrasi teresterial televisi analog ke televisi digital atau Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam Tahap 1 pada tanggal 17 Agustus mendatang.

Dirjen Ramli menyatakan hal itu dilatari pertimbangan wilayah tersebut merupakan daerah prioritas yang telah ditetapkan UU No.11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Suatu kehormatan Kaltim masuk ke dalam tahap I ASO,” ujarnya dalam Sosialisasi TV Digital Provinsi Kalimantan Timur dari Jakarta, Kamis (21/07).

Dirinya memaparkan secara lebih rinci, kebijakan ASO yang akan diimplementasikan pada seluruh wilayah terbagi dari lima tahapan yakni Tahap 1 diterapkan pada 17 Agustus 2021. Yang akan dilakukan pada 6 wilayah layanan di 15 kabupaten atau kota.

Sedang Tahap 2 diterapkan 31 Desember 2022 mencakup 20 wilayah di 44 kabupaten atau kota dan Tahap 3 diterapkan pada 31 Maret 2022 yang akan dilakukan pada di 30 wilayah di 107 kabupaten atau kota.

Selanjutnya Tahap 4 diterapkan pada 17 Agustus 2022 mencakup 31 wilayah layanan pada 110 kabupaten atau kota. Tahap 5 diterapkan pada 2 November 2022 dengan rencana di 24 wilayah layanan pada 63 kabupaten atau kota.

Lebih jauh Ramli menuturkan, “atas penetapan tersebut, Kaltim akan menjadi wilayah percontohan penerapan kebiiakan ASO di seluruh tanah air. Sehingga, wilayah lainnya dapat melihat keunggulan siaran televisi digital yang diterapkan di wilayah tersebut. Provinsi pertama yang akan dijadikan percontohan untuk seluruh Indonesia,” katanya.

Dirjen Ramli juga berharap, setiap elemen masyarakat di Kaltim mulai saat ini dapat mengecek televisinya. Pastikan bahwa, televisi yang dipergunakan sudah kompetibel dengan kebijakan tersebut, agar masyarakat bisa menikmati siaran digital.

Ramli menambahkan, Bagi masyarakat yang belum memiliki anggaran lebih, bisa segera menukarnya televisi analog dengan televisi digital. Dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai anggaran, maka bisa menggunakan teknologi Set Top Box (STB) dengan harga pasaran rata-rata mencapai Rp150.000- Rp250.000.

“Konsekuensi kebijakan ini masyarakat yang televisinya belum siap untuk digital harus menambahkan yang namanya STB,” tuturnya.

Khusus bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah akan memberikan STB secara gratis di berbagai wilayah. Sehingga, masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati siaran televisi berkualitas dimana pun berada.

Saat ini, Kementerian Kominfo telah memetakan sebanyak 6,7 juta keluarga yang kurang mampu. Dari total sebanyak itu, akan dibantu seluruh diberikan STB dengan anggaran yang diambil secara langsung dari APBN.

“Setidaknya ada sekitar 6,5 juta hingga 7 juta STB. Inilah yang akan digandeng sama-sama oleh LPS. Karena ada berkepentingan dengan lahirnya TVRI maka pemerintah akan mengeluarkan anggaran untuk membantu TVRI menyediakan ini,” jelas Dirjen Ramli.(red)

sumber : kominfo