Ilustrasi : tenaga honorer

rep.suara.com/fjn

FAKTAJAYA.COM, JAKARTA – Gegara Tenaga Honorer dihapus, belakangan sejumlah kepada daerah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo meninjau kembali Surat Edaran Penghapusan Honorer.

Menurut mereka Surat Edaran yang diterbitkan 31 Mei itu dinilai akan memicu masalah baru.

“Kami tidak menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi mohon ada pertimbangan bagi wilayah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya minim,” kata Wakil Bupati Nias Barat, Era Era Hia kepada wartawan seperti dilansir jpnn pada Minggu (5/6).

Era Era Hia mengungkapkan, dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, Pemkab Nias Barat lebih condong ke CPNS, dibandingkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), apalagi outsourcing.

Jika merekrut CPNS, pemda tidak lagi memikirkan soal gaji dan tunjangan.

Sangat berbeda dengan PPPK, yang saat ini masih polemik.

Wabup Era mengungkapkan minimnya dana Kabupaten Nias Barat berimbas pada pengangkatan PPPK 2021.

Sampai saat ini sekitar 600 guru belum diberikan SK PPPK karena terganjal masalah gaji.

“Makanya kami mengusulkan agar pemerintah pusat membuka rekrutmen CPNS saja bagi para honorer ini,” terangnya.

Mengenai regulasinya, Wabup Era mengatakan semuanya bisa diubah. Ini demi penyelesaian masalah honorer.

Secara terpisah, Bupati Bolaangmongondow Selatan (Bolsel) H Iskandar Kamaru juga mengungkapkan, berat rasanya bila harus menghapus honorer.

Itu karena pihaknya masih membutuhkan tenaga honorer.

Dia juga mengusulkan, agar solusinya adalah diangkat PNS saja. Kalau ke PPPK, Pemda kesulitan dengan gaji dan tunjangan.

“Masalah pengangkatan PPPK ini ada di anggaran gaji. Kalau ditanggung pusat, kami dengan senang hati mengusulkan seluruh honorer di Bolsel jadi PPPK,” terang Bupati Iskandar.(red)

Sumber : berbagai sumber