FAKTAJAYA.COM, BEKASI — Lagi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menggelar diskusi media dalam isu-isu kebangsaan bertema “Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas: Peran Pemerintah dan Pers di Era Globalisasi”, pada Jumat (13/6/2025) di Aula Gedung Biru PWI Bekasi, Kota Bekasi.

Acara diskusi kalli ini menghadirkan dua institusi kunci dalam tata kelola data dan pergerakan penduduk, yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Soesilo Sumedi, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP, M.Si. Diskusi berlangsung dinamis dengan kehadiran puluhan jurnalis anggota PWI Bekasi Raya, akademisi, aktivis sosial, serta tokoh masyarakat.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi yang sehat antara media dan instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan era global.

Menurutnya, arus globalisasi tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan budaya, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek identitas dan pergerakan penduduk.

“Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota menjadi magnet mobilitas, baik warga lokal, pendatang, hingga warga negara asing. Dalam kondisi seperti ini, peran media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengawasi dan mendidik masyarakat soal pentingnya identitas legal dan tertib administrasi,” ujar Ade.

Sementara Soesilo Sumedi, dalam.paparannya menjelaskan bahwa arus keluar-masuk warga negara asing (WNA) di Kota Bekasi terus meningkat seiring tumbuhnya kawasan industri dan residensial. Ia menegaskan bahwa instansinya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan WNA, termasuk melalui sistem pelaporan dari masyarakat dan kerja sama dengan aparat wilayah.

“Kita perlu mengetahui bahwa pengawasan WNA bukan semata tugas imigrasi. Peran RT/RW, lurah, hingga media sangat penting untuk mencegah pelanggaran izin tinggal maupun potensi ancaman keamanan,” tegas Soesilo.

Masih di acara itu, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, mengangkat isu transformasi layanan administrasi kependudukan yang tengah berjalan.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini sedang berupaya mendorong digitalisasi data, mempercepat pelayanan dokumen, serta menjaga keamanan data pribadi warga.

“Identitas warga bukan hanya sebatas KTP atau KK. Di balik itu, ada hak atas pendidikan, kesehatan, hingga hak politik. Di era digital ini, kita harus pastikan integritas data dan perlindungan privasi tetap terjaga,” terang Taufiq.

Diskusi berlangsung hangat diantaranya di warnai dengan adanya peserta menyoroti isu praktik pemalsuan identitas, tumpang tindih data kependudukan, hingga kasus WNA yang bekerja ilegal.

Dalam sesi tanya jawab, baik pihak Imigrasi maupun Disdukcapil menyatakan komitmennya untuk membuka ruang pelaporan, mempercepat pelayanan, dan bekerja sama dengan media melalui PWU khusus untuk meng-edukasi publik.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan PWI Bekasi Raya dalam memperkuat peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Diskusi ditutup dengan kesepahaman untuk membentuk forum koordinasi berkelanjutan antara wartawan dan pemerintah guna memastikan isu-isu identitas dan mobilitas tetap terpantau dan tertata dengan baik.(dar)