foto.ist/fjn

FAKTAJAYA NEWS, KOTA BEKASI – Salah satu siswa yang menjadi perwakilan siswa angkatan 35, 36, dan 37 SMAN 5 Kota Bekasi, DS, belakangan menepis kabar bahwa demo siswa ke pihak sekolah hanya karena isu class meeting. DS mengungkap sejumlah keluhan siswa terkait uang sumbangan sekolah yang naik serta kegiatan siswa yang dikenai bayaran seperti dilansir detikcom.

“Sebelum ganti kepala sekolah, memang ada uang sumbangan Rp 300 ribu per bulan. Sekarang dipukul per tahun Rp 8 juta. Kalau dibagi 12 bulan, jatuhnya sekarang uang sumbangan Rp 600 ribu. Naik dua kali lipat,” kata DS, Kamis (7/12/2023).

Dia lalu mengatakan kegiatan organisasi kesiswaan sebelumnya ditanggung oleh sekolah. Namun kini setiap siswa yang hendak ikut organisasi dipungut bayaran Rp 350-700 ribu.

“Dana PPCP Rp 350 ribu untuk panitia dan Rp 700 ribu untuk peserta. Dana LDKS Rp 550 ribu untuk panitia dan peserta. Dana Regen Rp 550 ribu untuk panitia dan peserta,” jelas DS.

Dia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, saat kepala sekolah lama, kegiatan kesiswaan digelar di sekolah dan tak dipungut biaya. Namun, setelah berganti kepala sekolah, kegiatan dilakukan di luar sekolah dan dipungut bayaran.

“Fasilitasnya tidur di tenda, transport pakai tronton, 2 hari 1 malam. Fasilitasnya nggak sebanding dengan bayaran,” ucap DS.

“Regen itu kegiatan regenerasi Badan Pengurus Harian Ekstrakurikuler. PPCP itu Pelantikan Pramuka Calon Penegak,” lanjut dia.

DS pun menuturkan, sejak awal pergantian kepala sekolah, para siswa sudah ragu karena mendengar informasi terkait rekam jejak kepala sekolah baru. DS enggan membeberkan informasi yang dimaksud.

“Dari awal kita ganti kepala sekolah saja tuh sebenarnya kita sudah nggak setuju karena bisa lihat sendiri kok track record beliau yang di sekolah-sekolah sebelumnya. Tapi ya guru-guru bilang kalau kita coba kasih kesempatan ke beliau,” tutur DS.

DS mengaku keluhan mulai bermunculan saat ada kewajiban membayar sumbangan ke sekolah Rp 8 juta. Dia mengatakan menerima informasi dari adik-adik kelasnya yang kartu ujiannya ditahan lantaran belum membayar sumbangan ke sekolah.

“Awalnya tuh emang kebijakan-kebijakan beliau harmless, tapi kok makin ke sini jadi sangat membebani dan merugikan murid-muridnya. Mulai dari masing-masing anak yang wajib bayar Rp 8 juta per tahunnya,” jelas DS.

“Dan bahkan karena baru-baru ini ada PAS (penilaian akhir semester), banyak kasus anak-anak kelas 10 dan 11 yang kartu ujiannya ditahan sama sekolah dengan alasan mereka belum bayar. Kemarin itu baru saja ada orang tua yang ngadep sama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah karena kartu ujian anaknya ditahan dengan alasan belum bayar,” terang DS.

Masih kata siswa kelas XII SMAN 5 Kota Bekasi ini, penyelenggaraan class meeting sebenarnya hanya salah satu dari sejumlah isu yang dikeluhkan siswa. DS menilai sekolah seperti tak memberi jeda pada murid untuk istirahat dari kegiatan belajar-mengajar.

“Sebenarnya juga masalah yang class meeting itu tuh bukan isu yang kita angkat, memang kita pingin class meeting, tapi masalah sebenarnya itu adalah warga sekolah yang nggak dapat UUistirahat sama sekali,” kata DS.(red)

sumber : detiknews