Pertemuan investor perbankan terkemuka di Indonesia, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA) pada Jumat (17/01/2024).

Foto: Humas/fj

FAKTAJAYA.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA) pada Jumat (17/01/2024).

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

Pada pertemuan itu, Basuki Hadimuljono menuturkan percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” papar Basuki, dikutip Minggu (19/1/2025).

Basuki menerangkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara.

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025.

Dia juga menegaskan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengonfirmasi bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.

Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan Ibu Kota Negara yang modern.(red)

Sumber : berbagai sumber