FAKTAJAYA NEWS, BEKASI RAYA — Ratusan awak media yang terdiri dari wartawan dan pimpinan berbagai media dari Kota dan Kabupaten Bekasi menyatakan sikap bersama dalam acara ‘Dialog Pers’ yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kamis (3/7/2025).

Dialog bertajuk “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital” itu diinisiasi oleh gabungan organisasi profesi wartawan dan media, mulai dari PWI, SMSI, AWIBB, IWO, serta tokoh masyarakat dan ormas se-Bekasi Raya.

Digelarnya dialog terbuka ini sebagai respons atas pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyatakan ‘media sosial lebih penting dibanding media massa’ bahkan menyarankan agar pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan media massa.

Menanggapi pernyataan Gubernur yang sempat viral itu, belakangan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., angkat bicara dan menegaskan, bahwa pernyataan tersebut sangat disayangkan karena selain meresahkan awak media dan menyesatkan persepsi publik juga melemahkan peran strategis media profesional dalam kehidupan berdemokrasi.

“Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” ujar Ade Muksin.

Hal senada juga disampaikan Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, yang menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media sebagai bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang akuntabel.

Masih di acara dialog, H. Damin Sada, Petinggi Jajaka juga mengatakan, “saya juga kaget dengan pernyataan itu (pernyataan gubernur,red). Kalau seorang gubernur saja sudah tidak menghargai wartawan, bagaimana yang lain dan apa jadinya negara kita,” tegas Damin.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang kontroversi hingga viral membuat masyarakat kini menjadi tanda tanya. Bagaimana tidak, kemitraan antara Media Massa dengan Pemerintah yang selama terjalin dengan baik, bukan tidak mungkin akan terkendala akibat pernyataan Gubernur Jabar yang kontroversial.

Padahal mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kota dan Kabupaten sudah sepakat untuk selalu bergandengan tangan dengan para awak media sebagai pilar keempat dalam melanjutkan pembangunan.

Acara dialog pers yang berlangsung dengan tertib dan sukses kali ini selain di akhiri dengan tamah tamah dan juga dilanjutkan pernyataan sikap dari seluruh peserta.

Pernyataan Sikap Insan Pers Bekasi Raya:

1.Menolak segala bentuk peremehan terhadap media massa, karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2.Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat atas pernyataan yang dinilai merendahkan martabat pers profesional.

3.Menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara media dan pemerintah, bukan sekadar hubungan transaksional, melainkan kolaboratif untuk pelayanan publik.

4.Mendorong wartawan dan pemilik media untuk tetap profesional, kritis, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

5.Mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga eksistensi media massa sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan oleh viralitas media sosial.

Acara dialog ini juga diwarnai dengan pesan-pesan perlawanan terhadap narasi yang merendahkan media, seperti: “Pers bukan buzzer, media bukan musuh pemerintah”, “Tanpa verifikasi, asal viral”, dan “Apa jadinya kalau media dianggap tidak penting?”

Dialog Pers ini menjadi pengingat bahwa pers adalah simbol kebenaran informasi, bukan alat propaganda. Insan pers Bekasi Raya menyatakan akan terus menjaga marwah profesi di tengah tantangan zaman dan disrupsi digital.

“Kami tidak akan diam. Kami bersatu. Kami adalah penjaga demokrasi,” tegas para wartawan yang hadir.(red)