FAKTAJAYA.COM, BALI – Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk memberikan kesan yang menyenangkan dan mendalam bagi pemimpin negara Anggota G20 serta masyarakat dunia.

“Kita belajar dari penyelenggaraan G20 di Italia. Kesan-kesan yang dihasilkan yang ingin dibawa pulang oleh para pemimpin, pengambil-pengambil keputusan penting di tingkat G20 dan masyarakat, tentu harus memberikan memori yang indah, serta harapan dan optimisme,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Rakor Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara Presidensi G20 Tahun 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (25/11).

Disampaikan Menkominfo, dalam beberapa pertemuan persiapan Digital Economy Working Group dan Forum Tematik Bakohumas yang lalu, telah mengingatkan berulangkali agar komunikasi publik menjadi perhatian bersama.

“Jangan memberikan pesan yang amburadul, kesan yang tidak jelas, kacau, kisruh, jangan sampai. Saya di mengingatkan betul itu, kebetulan transformasi digital menjadi isu nasional dan isu global, termasuk isu yang akan dibahas dalam penyelenggaran G20 Summit tahun depan,” ungkapnya.

Lebih jauh Menteri Johnny menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo mengenai sukses pelaksanaan KTT G20 dari sisi substansi dan penyelenggaraan. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan dari sisi tata kelola komunikasi publik, Pemerintah sudah membagi tugas per masing-masing kementerian, sebagaimana tercantum dalam amanat Keputusan Presiden Nomor 12 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Event G20. Sesuai Keppres itu, Kementerian Kominfo selaku penanggung jawab bidang komunikasi dan media bertugas sebagai koordinator eksekusi komunikasi.

“Saya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, Kepala Staf Kepresiden Indonesia Moeldoko dan Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmodjo, ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media,” jelasnya.

Menurutnya untuk menjalankan tugas itu, pihaknya telah menyiapkan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi publik dan layanan media. “Kami akan berusaha menjalankan tugas dalam mempersiapkan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi publik dan layanan media selama atau dalam rangka rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia tahun depan,” terang Menkominfo.

Diuraikan Menteri KantorJohnny, Staf Presiden di bawah pimpinan Kepala KSP Moeldoko, mempunyai tugas dalam mengelola manajemen isu dan manjemen krisis termasuk di dalamnya komunikasi publik dan komunikasi politik.

“Sementara Kemenparekraf bertugas untuk mengglorifikasi potensi keindonesiaan dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita tidak harapkan Indonesia hanya dijadikan tempat rapat, maka nanti ada side event dan lain sebagainya untuk menunjukkan dan memperkenalkan Indonesia. Jadi, kita akan siapkan supaya para pemimpin itu menyaksikan secara langsung,” paparnya.

Sedangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertugas sebagai koordinator dalam mengkonsolidasikan aset komunikasi publik BUMN sebagai bagian dari kanal diseminasi konten dan informasi.

“Ini hasil rapat kami secara internal bagaimana mengatur jobdesk atau dalam bahasa pemerintahnya yaitu sesuai tugas pokok dan fumgsi (tupoksi). Saya pakai istilah yang biasa saya lakukan yakni menyebutnya sebagai pembagian tugas,” jelasnya.

Hadir dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi; serta para pejabat dari Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Ketua LPS, TNI dan Polri.(red)

Sumber : menkominfo